Analisis Website Pemerintah (E-Government)

Posting kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis situs pemerintah berkaitan dengan pemaanfaatan teknologi informasi dalam kepentingan pemerintahan untuk tugas mata kuliah "Analisis Kinerja Sistem".

Disini saya mengambil 3 situs pemerintah, yaitu situs Pemprov JABAR, Pemkab Bogor, dan terakhir Pemkab Garut. Indikator yang digunakan adalah berasal dari KOMINFO mulai dari indikator untuk penilaian dan indikator kelengkapan atau ketersediaan informasi pada situs yang bersangkutan.

Hasil penilaian dan kelengkapannya adalah sebagai berikut :

Untuk hasil analisa dan kesimpulan yang saya ambil yaitu :

Berdasarkan penilaian, situs pemerintah yang mendapatkan nilai tertinggi adalah situs Pemprov Jawa Barat. Hal ini disebabkan sangat lengkapnya informasi yang disediakan situs Pemprov JABAR. Sedangkan untuk kelengkapan informasi terendah adalah Pemkab Garut.

Berdasarkan penilaian pada poin pertama yaitu Informasi Utama dalam Website, situs Pemprov memiliki kelengkapan informasi yang paling jelas dan detail, sehingga mendapatkan rata-rata nilai 88.5, tertinggi dibanding dua situs lainnya.

Untuk poin dua yaitu Informasi tambahan dalam fasilitas website, situs Pemprov JABAR masih menjadi tertinggi dalam kategori ini, disebabkan informasi yang detail, jelas dan bersumber dari instansi yang terkait dengan informasi yang disajikan.

Kategori ketiga adalah Penyediaan Hubungan dengan nilai tertinggi masih diberikan kepada situs Pemprov JABAR, di mana situs ini memiliki layanan dan tautan ke berbagai situs instansi lainnya yang ada di Provinsi JABAR, seperti layanan pajak, pengurusan surat-surat tanah, pembuatan surat izin usaha, dan sebagainya.

Kategori keempat adalah aksesbilitas. Dalam kategori ini, situs Pemkab Garut mendapat nilai tertinggi dalam hal kecepatan untuk diakses. Hal ini terjadi karena situs Pemkab Garut masih menggunakan tata letak PHP basic dan minim penggunaan animasi dan gambar bergerak (gif). Sedangkan situs Pemprov JABAR berada pada peringkat dua dengan nilai 90, dan terendah adalah situs Pemkab Bogor. Jika dilihat secara garis besar, penggunaan animasi lebih banyak digunakan pada situs Pemkab JABAR, tetapi mungkin dalam hal efektivitas penggunaan animasi situs Pemkab Bogor masih harus diperbaiki.

Kategori kelima adalah dari sisi desain. Nilai tertinggi diberikan pada situs Pemprov JABAR dikarenakan situs ini memiliki komposisi yang baik dari segi penggunaan warna latar belakang dan huruf, pemilihan tipografi yang tepat, tingkat keterbacaan yang baik, jarak antar kolom yang rapi dan jelas, serta dapat dibuka dengan baik di telepon genggam ataupun di komputer. Untuk nilai terendah didapat situs Pemkab Bogor disebabkan tingkat keterbacaan yang buruk, penempatan judul berita yang bertabrakan, dan banyak lagi. Inilah yang menyebabkan situs Pemkab Bogor mendapat nilai rendah. Dibanding situs Pemkab Bogor, situs Pemkab Garut masih lebih baik dikarenakan tingkat keterbacaan yang baik. Hal ini menjadi faktor utama karena dalam membaca artikel dan informasi, readibilitas menjadi hal yang krusial dalam suatu situs pemerintah. Kategori selanjutnya adalah jumlah tingkatan informasi. Situs Pemprov JABAR mendapat nilai tertinggi karena tingkatan informasi yang tersedia sangat lengkap dan jelas, sehingga membuat masyarakat mudah dalam mencari informasi yang diperlukan. Untuk urutan 2 dan 3 adalah situs Pemkab Garut dan terakhir situs Pemkab Bogor. Situs Pemkab Bogor memiliki nilai terendah dikarenakan minimnya pemanfaatan situs untuk keperluan administrasi publik sehingga mendapat nilai rendah.

Kemudian indikator berikutnya adalah indikator kelengkapan informasi situs e- government berdasarkan aturan yang diberikan KOMINFO.

Kategori pertama adalah selayang pandang dengan situs yang paling lengkap adalah situs Pemprov JABAR, kemudian situs Pemkab Garut dan selanjutnya situs Pemkab Bogor. Situs Pemkab Bogor tidak bisa sejajar dengan situs lain dikarenakan tidak memiliki peta wilayah Pemkab Bogor.

Kategori kedua adalah Pemerintah Daerah. Terlengkap adalah Pemprov JABAR dan Pemkab Bogor dan Pemkab Garut seimbang dikarenakan tidak memiliki kontak dari pejabat daerah yang terkait di masing-masing kabupaten.

Kemudian kategori ketiga adalah Geografi. Situs Pemprov JABAR tetap menjadi situs terlengkap disusul situs Pemkab Garut dan Pemkab Bogor. Informasi Geografi pada situs Pemprov JABAR tidak disediakan secara langsung di situs tetapi harus diunduh terlebih dahulu pada tautan yang tersedia di situs tersebut. Disayangkan pada situs Pemkab Bogor yang masih tidak memiliki informasi mengenai keadaan geografis kabupaten Bogor kalah dengan situs Pemkab Garut walaupun tidak terlalu lengkap jika dibanding situs Pemprov JABAR.

Kategori keempat adalah Peta wilayah dan sumber daya. Terlengkap adalah situs Pemprov JABAR, kemudian situs Pemkab Garut, dan terakhir situs Pemkab Bogor. Walaupun sekarang terdapat layanan peta daring, tetapi situs pemerintah setidaknya memiliki peta wilayah walaupun hanya berupa gambar statis.

Kategori kelima adalah Peraturan dan Kebijakan Daerah. Ketiga situs ini memiliki informasi mengenai Perda dan Peraturan yang berlaku di masing-masing wilayahnya sehingga ketiga situs ini seimbang dalam kategori ini.

Kategori terakhir adalah Buku Tamu. Kategori yang terakhir ini mungkin dirasa kurang penting, tetapi wajib ada untuk pengembangan suatu situs ke depan. Ketiga situs hanya melengkapi satu dari dua syarat yang ada. Untuk situs Pemprov JABAR dan Pemkab Bogor.hanya terdapat Forum sedangkan situs Pemkab Garut hanya tersedia buku tamu. Situs Pemprov JABAR dan situs Pemkab Bogor memang tidak memiliki fitur buku tamu tetapi diganti dengan halaman situs yang sifatnya aduan atau laporan masyarakat walaupun tidak dibantah bahwa buku tamu memiliki peranan dalam pengembangan sebuah situs karena dari buku tamu, pengunjung dapat memberikan opini mereka terhadap fasilitas yang tersedia dalam sebuah situs.

Kesimpulan yang didapat dari analisis ketiga situs pemerintah di atas adalah bahwa baik-buruknya situs Pemerintah Daerah didasarkan pada tingkatannya dalam pemerintahan. Contohnya situs Pemprov JABAR yang sangat baik dalam sisi desain, tingkatan informasi dan fasilitas dan layanan yang diberikan dibanding situs pemerintah di bawahnya dalam hal ini situs pemerintah kabupaten yaitu kabupaten Bogor dan Garut. Hal ini mungkin juga dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang diberikan oleh masing-masing pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasinya, dan juga disebabkan nilai anggaran suatu kabupaten yang terbilang kecil tidak mungkin dapat menandingi nilai anggaran pemerintah di atasnya yang notabene lebih besar dan kaya akan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu kesimpulan yang dapat diambil situs Pemerintah Provinsi dalam hal ini provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding situs pemerintah di bawahnya yaitu situs Pemkab Bogor dan Pemkab Garut.

Sedangkan dari sisi teknis, suatu situs tidak perlu mengorbankan tingkat keterbacaan dengan desain yang mewah dan aksesbilitas dengan animasi yang beragam. Seperti ketiga situs pemerintah ini di mana situs Pemkab Bogor yang memiliki banyak animasi bergerak yang membuat kurang cepat dalam pengaksesannya dibanding situs Pemkab Garut yang masih menggunakan tata letak PHP standar, dan situs Pemkab Bogor yang tingkat keterbacaannya rendah dibanding situs Pemprov JABAR disebabkan ingin menggunakan desain yang mewah namun merusak tingkat keterbacaan situs. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam pengembangan suatu situs harus berpedoman pada banyak aspek sehingga situs yang nantinya dihasilkan menjadi baik dan memudahkan, bukan mempersulit ataupun memperlambat dalam pencarian suatu informasi.